Kabupaten Bogor – NASIONAL NEWS CHANNEL||
BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor mengungkap adanya indikasi ketidakberesan dalam penyaluran dan pengadaan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bogor. Temuan ini muncul setelah dilakukan kajian terhadap sejumlah program dan kegiatan pengadaan sarana pendidikan untuk SD Negeri dan SMP Negeri, termasuk pengadaan Interactive Flat Panel (IFP), perangkat ANBK, serta komputer personal.
Berdasarkan hasil kajian, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan sarana pendidikan tersebut tergolong sangat besar. Untuk SD Negeri, anggaran pengadaan Interactive Flat Panel (IFP) tercatat sebesar Rp20 miliar pada tahun 2023 dan Rp1,13 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, untuk SMP Negeri, pengadaan IFP mencapai Rp56,1 miliar. Selain itu, terdapat pula anggaran pengadaan ANBK dan personal komputer untuk SD Negeri sebesar Rp20,53 miliar, Rp13,99 miliar, dan Rp34,42 miliar pada beberapa paket kegiatan di tahun anggaran berjalan. Tidak hanya itu, juga terdapat program Bantuan Peralatan DAK TIK sebesar Rp200 juta.
Temuan Lapangan: Minim Pemahaman hingga Dugaan Mark-Up
Dari hasil penelaahan dokumen dan observasi lapangan, BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor menemukan sejumlah fakta yang dinilai sangat memprihatinkan.
Pertama, minimnya pemahaman penerima manfaat.
Sejumlah SD Negeri penerima bantuan diduga belum memahami secara utuh tujuan, fungsi, maupun tata cara pemanfaatan program bantuan tersebut. Ironisnya, di beberapa sekolah, sebagian bantuan bahkan masih dalam kondisi belum dibuka dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas program yang telah menelan anggaran sangat besar.
Kedua, adanya ketidaksesuaian data perusahaan penyedia.
BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor menyoroti adanya perbedaan antara alamat perusahaan penyedia yang tercantum dalam dokumen administrasi, termasuk Berita Acara Serah Terima (BAST), dengan alamat faktual di lapangan. Beberapa perusahaan yang menjadi sorotan antara lain PT Nusantara, PT Matra Pratama Adidaya, PT Harutech Kencana Abadi, PT Saron Indonesia, dan PT Plaza Pendidikan. Perbedaan data tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai transparansi, validitas administrasi, dan keberadaan fisik perusahaan-perusahaan penyedia.
Ketiga, adanya indikasi keterkaitan antarperusahaan penyedia.
Sejumlah perusahaan penyedia tersebut teridentifikasi memiliki keterkaitan dengan PT Karya Perdana sebagai perusahaan induk (holding company). Pola pengadaan yang berulang pada perusahaan-perusahaan yang sama ini mengindikasikan adanya pengadaan yang tidak kompetitif dan berpotensi mengarah pada persekongkolan. Dugaan ini semakin menguat dengan adanya sikap tertutup dari pihak penyedia saat dimintai penjelasan.
Indikasi Selisih Harga Pengadaan
Temuan yang paling mengkhawatirkan adalah adanya indikasi selisih harga pengadaan yang signifikan. Berdasarkan data yang dihimpun, Dinas Pendidikan membeli Interactive Flat Panel (IFP) dari PT Matra Pratama Adidaya dengan harga sekitar Rp184.500.000 per unit.
Namun, hasil perbandingan dengan penyedia lain menunjukkan bahwa produk sejenis di E-Katalog dapat ditemukan dengan harga sekitar Rp165.000.000 per unit, bahkan untuk pembelian langsung harga dapat berada di kisaran Rp82.500.000 per unit. Dengan demikian, terdapat indikasi selisih harga sekitar Rp14.500.000 per unit dari harga E-Katalog, dan potensi kerugian negara dapat menjadi jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan harga pasar riil.
Potensi Permasalahan Hukum
Ketua BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor, Rizwan Rizwanto, menegaskan bahwa temuan ini mengarah pada indikasi permasalahan hukum yang serius. Menurutnya, pengadaan yang tidak kompetitif, tidak optimalnya proses negosiasi harga oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pengadaan, serta potensi kecurangan dalam mekanisme E-Purchasing menjadi sorotan utama.
BPI KPNPA RI juga menilai temuan ini sejalan dengan berbagai catatan kritis mengenai potensi penyimpangan dalam pengadaan elektronik, seperti persekongkolan harga, pengondisian paket, tidak dimanfaatkannya fitur negosiasi, hingga dugaan praktik biaya tidak resmi. Sikap tertutup dari pihak penyedia serta adanya perbedaan harga yang signifikan antara harga pengadaan pemerintah dan harga pasar semakin memperkuat dugaan adanya ketidakwajaran dalam proses pengadaan.
Dalam pernyataannya, Rizwan Rizwanto menegaskan:
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini. Temuan kami menunjukkan adanya pola pengadaan yang tidak transparan, tidak kompetitif, dan berpotensi merugikan keuangan negara. Bagaimana mungkin alat pendidikan senilai puluhan miliar rupiah dibeli dengan harga jauh di atas pasar, sementara di lapangan banyak sekolah bahkan belum bisa memanfaatkannya secara maksimal? Ini adalah tamparan keras bagi dunia pendidikan di Kabupaten Bogor.”
Tuntutan BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor
Atas temuan tersebut, BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah tuntutan:
Mendesak aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh rangkaian proses pengadaan alat pendidikan di Kabupaten Bogor.
Mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi total terhadap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan.
Menuntut transparansi penuh dari pihak penyedia maupun dinas terkait, serta membuka akses informasi seluas-luasnya kepada publik dan lembaga pengawas.
BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Lembaga tersebut menyatakan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan harus digunakan secara akuntabel, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pendidikan di Kabupaten Bogor.
Publik berhak mengetahui kebenaran di balik penggunaan dana rakyat dalam jumlah besar, khususnya ketika anggaran tersebut seharusnya menjadi instrumen utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan justru menimbulkan dugaan penyimpangan.
Kalau Anda mau, saya bisa lanjut buatkan �versi yang lebih “tajam untuk media/siaran pers investigatif” — dengan gaya bahasa lebih kuat, lebih menggigit, dan cocok untuk dikirim ke wartawan, media online.
(Redaksi NASIONAL NEWS CHANNEL | Sumber: INDONESIA NEWS CHANEL Group)
