BABAKAN MADANG – NASIONAL NEWS CHANNEL||Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data. Atas arahan Bupati Bogor, langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Proses Bisnis (Probis) Statistik Sektoral yang digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor di Lorin Hotel, Babakan Madang, Senin (27/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengelolaan data sektoral agar semakin akurat, terintegrasi, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang valid diharapkan menjadi fondasi utama dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Rakor diikuti para pengelola data sektoral dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memberikan pemahaman serta penguatan terkait tata kelola statistik sektoral.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat lagi hanya didasarkan pada asumsi. Setiap kebijakan harus memiliki landasan data yang mutakhir, terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
“Suatu kebijakan hanya dapat lahir dari data yang akurat. Apabila data yang menjadi dasar pengambilan keputusan tidak tepat, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, kualitas data menjadi pondasi utama dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang menghasilkan beragam jenis data sektoral. Namun, keberagaman tersebut harus dikelola secara terpadu dan terintegrasi dalam satu sistem sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Bambang, Diskominfo Kabupaten Bogor selaku Wali Data memiliki tanggung jawab untuk memastikan tata kelola data berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Meski demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut membutuhkan komitmen dan kolaborasi seluruh perangkat daerah.
Ia menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data. Seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki pemahaman bahwa data yang dihasilkan bukan hanya untuk kepentingan masing-masing instansi, melainkan menjadi aset bersama Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Data bukan milik satu perangkat daerah, tetapi merupakan aset Pemerintah Kabupaten Bogor yang harus dimanfaatkan bersama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Bambang juga berharap kehadiran para narasumber dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat dan BPS dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam pengelolaan statistik sektoral. Dengan demikian, proses bisnis statistik di Kabupaten Bogor dapat semakin selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Selain memperkuat koordinasi, ia mendorong agar forum komunikasi antarpengelola data sektoral dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Hal tersebut dinilai penting karena sebagian besar data bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, kualitas, validitas, konsistensi, serta keterbaruan data diharapkan dapat terus terjaga. Dengan data yang semakin berkualitas, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan secara lebih tepat dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Diskominfo Kabupaten Bogor juga terus mengoptimalkan pemanfaatan portal Open Data sebagai sarana penyediaan data publik yang mudah diakses masyarakat. Kehadiran portal tersebut diharapkan dapat memperkuat transparansi informasi dan implementasi keterbukaan informasi publik, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh data yang dapat dipublikasikan.
Penguatan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bogor diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin terintegrasi. Dengan kolaborasi seluruh perangkat daerah dan dukungan data yang akurat, kebijakan pembangunan diharapkan dapat semakin tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
(Redaksi NASIONAL NEWS CHANNEL | Sumber: INDONESIA NEWS CHANEL Group)
